KENDARI, Lensainformasi.com – Sulawesi Tenggara (Sultra) dinilai memiliki posisi strategis dalam mendukung implementasi ekonomi biru nasional. Hal itu mengemuka dalam Lokakarya Harmonisasi Kebijakan Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Laut untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Ekonomi Biru Berkelanjutan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Sultra yang mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, organisasi masyarakat sipil, hingga mitra pembangunan di salah satu hotel di Kendari, Selasa (21/7/2026).
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Miftahul Huda, mengatakan Sulawesi Tenggara menjadi salah satu daerah yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan program ekonomi biru yang tengah dijalankan pemerintah.
Menurutnya, KKP saat ini mengimplementasikan enam program prioritas, yakni penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya laut dan darat, revitalisasi tambak pesisir, pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, modernisasi armada perikanan, serta pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
Selain itu, KKP juga melaksanakan program Local Action Against Plastic Pollution (LAAP) untuk meningkatkan kapasitas masyarakat pesisir dalam mengurangi pencemaran sampah plastik di laut.
“Kami juga sedang mengembangkan program Namu Lauta di kawasan konservasi Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, seluas sekitar 81.902 hektare. Program ini tidak hanya memperkuat pengelolaan kawasan konservasi, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan desa wisata dan berbagai usaha berbasis sumber daya pesisir,” jelasnya.
Sementara itu, Vice President Rare Indonesia, Hari Kushardanto, menyebut Sulawesi Tenggara menjadi daerah pertama sekaligus model nasional dalam penerapan Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP) berbasis kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Sekitar 96 persen pelaku usaha perikanan di Sulawesi Tenggara merupakan nelayan skala kecil. Karena itu, pendekatan kolaboratif menjadi solusi agar masyarakat tetap memperoleh manfaat ekonomi tanpa mengorbankan keberlanjutan sumber daya laut,” ujarnya.
Ia menjelaskan, hingga saat ini telah terdapat delapan kawasan PAAP yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Sultra, sementara belasan kawasan lainnya masih dalam proses penetapan. Model tersebut juga telah direplikasi di sejumlah provinsi lain sebagai contoh pengelolaan kawasan berbasis konservasi.
Rare Indonesia juga mengembangkan skema pendanaan inovatif melalui Impact Bond di Kabupaten Buton, Buton Tengah, dan Buton Utara. Program tersebut ditargetkan menjangkau sekitar 25 ribu nelayan tambahan hingga 2030, melengkapi pendampingan terhadap sekitar 159 ribu nelayan di 104 desa di Bumi Anoa.
Hari menegaskan pembangunan sektor kelautan membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah karena manfaat ekosistem laut yang sehat dirasakan oleh berbagai sektor pembangunan.
“Kami berharap lokakarya ini menghasilkan komitmen bersama yang lebih kuat. Setiap sektor memiliki peran masing-masing sehingga pengelolaan pesisir dan laut dapat berjalan lebih efektif. Tujuan akhirnya adalah menjaga kelestarian laut Sulawesi Tenggara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Sultra Hugua mengajak seluruh organisasi masyarakat sipil dan lembaga yang bergerak di bidang lingkungan untuk terus memperkuat kolaborasi dalam menjaga kekayaan hayati laut Sulawesi Tenggara.
“Kami berharap Rare Indonesia bersama seluruh organisasi masyarakat sipil, khususnya yang bergerak di bidang lingkungan, terus bergandengan tangan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memperkuat pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 713 dan WPP 714 yang merupakan kawasan penting keanekaragaman hayati Indonesia. Upaya ini menjadi kontribusi nyata Sulawesi Tenggara bagi pelestarian lingkungan global,” ujar Hugua.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Rare Indonesia beserta seluruh organisasi mitra dan lembaga donor yang selama ini mendukung berbagai program pengelolaan sumber daya pesisir dan laut di Sulawesi Tenggara.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, saya menyampaikan terima kasih kepada Rare Indonesia, seluruh organisasi masyarakat sipil, dan para mitra pembangunan yang telah memberikan kontribusi nyata bagi pengelolaan sumber daya kelautan di daerah ini. Sinergi yang telah terbangun harus terus diperkuat agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem laut tetap terjaga,” pungkasnya.
Sebelumnya, Penjabat Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara Muhammad Fadlansyah yang mewakili Gubernur Sultra membuka lokakarya tersebut.
Ia menyampaikan bahwa Sulawesi Tenggara sebagai provinsi kepulauan memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar sekaligus menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut.
“Berdasarkan data tahun 2024, produksi perikanan tangkap Sulawesi Tenggara mencapai sekitar 270 ribu ton per tahun, sedangkan produksi perikanan budidaya sekitar 420 ribu ton per tahun. Angka ini menunjukkan sektor kelautan dan perikanan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan sektor kelautan perlu diarahkan pada keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan melalui penguatan pengelolaan pesisir berbasis kolaborasi, perlindungan ekosistem, penguatan perikanan skala kecil, serta sinergi lintas sektor.
“Yang harus kita jaga adalah bagaimana sumber daya pesisir dan laut tetap lestari, masyarakat pesisir dan nelayan semakin sejahtera, dan ekonomi daerah terus tumbuh secara berkelanjutan. Itulah esensi ekonomi biru yang menjadi arah pembangunan nasional sekaligus bagian dari visi pembangunan Sulawesi Tenggara,” pungkasnya.
