NASIONAL, Lensainformasi.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti meningkatnya risiko penipuan dan kejahatan siber yang membayangi sektor perbankan di tengah pesatnya digitalisasi layanan keuangan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan OJK, Indah Iramadhini, dalam acara Fintech Forum yang digelar CNBC Indonesia.
Menurut Indah, serangan siber kini menjadi salah satu risiko terbesar secara global. Merujuk Global Risk Report, ancaman ini diperkirakan akan terus mendominasi hingga satu dekade mendatang.
“Risiko ini tidak hanya menyangkut aspek teknologi, tetapi juga bisa berdampak pada stabilitas ekonomi secara global,” ujarnya.
Indah menambahkan, ancaman kejahatan digital semakin nyata dengan maraknya kasus kebocoran data, ransomware, hingga praktik jual beli data di darknet.
Di tingkat nasional, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat Indonesia masuk dalam 10 besar negara dengan serangan anomali siber tertinggi di dunia, sejajar dengan negara maju seperti Amerika Serikat dan Jerman.
“Nah ini juga kita melihat bahwa sektor keuangan menjadi salah satu target paling rentan,” terangnya.
Lebih lanjut, Indah menyoroti masifnya penggunaan internet di Indonesia. Tercatat lebih dari 75% penduduk telah terhubung dengan internet, dengan sekitar separuhnya aktif setiap hari dan rata-rata penggunaan mencapai 7 jam.
Aktivitas ini kian dipacu oleh pertumbuhan e-commerce dan maraknya layanan pembayaran digital.
Menghadapi tantangan tersebut, OJK mendorong agar industri perbankan menyeimbangkan inovasi digital dengan penguatan tata kelola teknologi informasi dan ketahanan siber.
“Kita melihat bahwa perlu adanya dorongan untuk akselerasi inovasi digital. Tapi, di sisi lain kita harus memperkuat tata kelola teknologi informasi dan juga memperkuat ketahanan siber,” jelas Indah.
“Jadi kedua ini harus balance, tantangan utama yang kami hadapi saat ini,” pungkasnya.
