NASIONAL, Lensainformasi.com — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Asian Development Bank (ADB) terus mendorong penguatan pasar obligasi dan pengembangan keuangan berkelanjutan di Indonesia dan kawasan Asia.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam pembukaan rangkaian kegiatan 45th ASEAN+3 Bond Market Forum (ABMF) Meeting and Other Events 2026 yang digelar di Yogyakarta, Senin (2/2/2026).
Direktur Eksekutif Kelompok Spesialis Pasar Modal OJK, Retno Ici, menyampaikan bahwa forum ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat pengembangan pasar obligasi berdenominasi mata uang lokal sekaligus mendorong integrasi pasar obligasi ASEAN+3 melalui standardisasi dan harmonisasi regulasi, praktik pasar, serta infrastruktur transaksi lintas batas.
“Kehadiran regulator, pelaku pasar, investor, akademisi, dan perwakilan organisasi internasional dalam forum ini mencerminkan komitmen bersama untuk membangun pasar modal yang tangguh, inklusif, dan berorientasi masa depan, termasuk melalui penerapan prinsip keuangan berkelanjutan,” ujar Retno Ici.
Terkait pengembangan keuangan berkelanjutan, Retno menjelaskan bahwa OJK telah meluncurkan berbagai inisiatif regulasi, salah satunya melalui Peraturan OJK (POJK) Nomor 18 Tahun 2023tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan.
Regulasi tersebut memperluas cakupan obligasi berkelanjutan pada aspek lingkungan (green), sosial, serta keberlanjutan lainnya.
Selain itu, OJK juga telah menerbitkan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI)sebagai acuan dalam menyelaraskan proyek nasional dengan standar keberlanjutan internasional.
Sementara dalam pengembangan pasar obligasi berdenominasi mata uang lokal (Local Currency Bond Market), OJK mendorong penguatan pembiayaan domestik guna mengurangi risiko nilai tukar, menekan ketergantungan pada pembiayaan eksternal, serta memperluas sumber pendanaan bagi pembangunan infrastruktur dan proyek sosial jangka panjang.
OJK mencatat hingga akhir Desember 2025, nilai outstanding obligasi dan sukuk korporasi berkelanjutan, termasuk kategori green, social, sustainability, dan sustainability-linked, telah mencapai Rp54,94 triliun atau setara USD3,28 miliar.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Strategi Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Mada Dahana, menegaskan bahwa keuangan berkelanjutan menjadi pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah telah mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan, seperti sukuk, obligasi tematik (SDG Bonds dan Blue Bonds), serta skema pembiayaan campuran (blended finance).
Namun demikian, tantangan keterbatasan kapasitas pendanaan masih menjadi perhatian, sehingga kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan.
Berdasarkan Sustainable Development Report 2025, Indonesia memperoleh skor 70,2, berada di atas rata-rata global sebesar 69,5, serta telah mencapai 61,4 persen dari 23 indikator penilaian SDGs.
Capaian tersebut dinilai menjadi sinyal positif bagi sektor swasta dan investor untuk berpartisipasi dalam agenda pembangunan nasional, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.
Rangkaian kegiatan 45th ASEAN+3 Bond Market Forum (ABMF) Meeting and Other Events 2026berlangsung selama tiga hari, mulai 2 hingga 4 Februari 2026, dan dilaksanakan secara hybrid dengan melibatkan sekitar 200 peserta dari negara-negara ASEAN+3 serta para pemangku kepentingan regional.
Dalam rangkaian agenda tersebut, OJK juga menggelar Indonesia Session berupa diskusi panel bertema “Integrating Sustainable Finance in Indonesia’s Economic Development and Asia’s Growth”serta “Developing Local Currency Bond Market: Market Integration and Stakeholder Synergy”.
Diskusi ini menghadirkan narasumber dari ADB, Kementerian Keuangan, Bappenas, Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia (BEI), serta organisasi internasional seperti International Capital Market Association (ICMA) dan Nomura Asset Management.
Selain ABMF, turut diselenggarakan Joint 34th Cross-Border Settlement Infrastructure Forum (CSIF) dan 3rd Digital Bond Market Forum (DBMF).
DBMF membahas pengembangan aset digital di pasar obligasi, sementara CSIF menyoroti studi kasus transaksi lintas batas, khususnya obligasi pemerintah, serta penguatan konektivitas antara bank sentral dan lembaga penyimpanan serta penyelesaian efek terpusat di kawasan ASEAN+3.
Dengan berbagai inisiatif tersebut, OJK optimistis penguatan pasar obligasi dan pengembangan keuangan berkelanjutan di kawasan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil, inklusif, dan berkelanjutan.
