KONAWE KEPULAUAN, Lensainformasi.com — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Bank Indonesia (BI) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) terus memperkuat sinergi dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat di wilayah kepulauan.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui edukasi keuangan yang digelar di Desa Kekea, Kecamatan Wawonii Tenggara, pada Rabu 6 Mei 2026.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang aman, inklusif, dan berkelanjutan.
Kepala OJK Sultra Bismi Maulana Nugraha melalui Deputi Kepala OJK Sultra, Indra Natsir Dahlan, mengatakan peningkatan literasi keuangan menjadi sangat penting di tengah pertumbuhan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terus berkembang.
Menurutnya, masyarakat masih menghadapi tantangan berupa rendahnya pemahaman terhadap produk dan layanan keuangan, sehingga rentan menjadi sasaran aktivitas keuangan ilegal.
“Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2025, terdapat kesenjangan sebesar 14,05 persen antara indeks inklusi keuangan sebesar 80,51 persen dan indeks literasi keuangan sebesar 66,46 persen,” ujar Indra dalam siaran pers yang diterima media ini, Sabtu (9/5).
Ia menjelaskan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap layanan keuangan sudah cukup tinggi, namun pemahaman mengenai manfaat, risiko dan pengelolaan keuangan masih perlu ditingkatkan.
Dalam kegiatan tersebut, masyarakat diberikan edukasi mengenai pengelolaan keuangan yang bijak, ciri investasi legal dan logis, hingga kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan dan kejahatan keuangan digital.
Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan turut mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Asisten III Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Setda Konkep, Abd. Pattah, menegaskan edukasi keuangan sangat penting bagi masyarakat pedesaan dan wilayah kepulauan.
“Kami mendukung penuh sinergi bersama OJK dan Bank Indonesia untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat secara berkelanjutan,” katanya.
Kegiatan itu diikuti 112 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari nelayan, petani, ibu rumah tangga, hingga pelaku UMKM.
Peserta tampak antusias mengikuti sesi diskusi terkait investasi ilegal, akses pembiayaan KUR, hingga layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
Selain OJK dan pemerintah daerah, kegiatan juga melibatkan Bank Indonesia, PT BPD Sultra, perangkat daerah, camat, kepala desa, dan tokoh masyarakat.
