KENDARI, Lensainformasi.com – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam upaya meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian penyakit (P2P). Komitmen tersebut diwujudkan melalui Rapat Advokasi, Koordinasi, dan Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang digelar selama dua hari, 22–23 Juli 2026, di salah satu Hotel di Kota Kendari.
Kegiatan ini diikuti sebanyak 195 peserta yang berasal dari berbagai unsur pemerintah, tenaga kesehatan, organisasi profesi, hingga mitra strategis. Mereka terdiri atas 25 camat, 25 Ketua TP PKK kecamatan, Tim Rumah Sakit Daerah Konawe Selatan, tim dari 26 puskesmas, lintas program Dinas Kesehatan, klinik swasta dan tempat praktik mandiri dokter, serta perwakilan organisasi dan instansi terkait.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Komisi Penanggulangan AIDS Indonesia (KPAI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Kantor Kementerian Agama, Kementerian Haji, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Dinas Pemadam Kebakaran.
Sementara itu, materi disampaikan oleh sejumlah narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Satpol PP, Bappeda, Pokja IV TP PKK, serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan, Nurlita Jaya mengatakan kegiatan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi berbagai tantangan bidang kesehatan, khususnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular maupun tidak menular.
“Melalui rapat advokasi, koordinasi, dan sosialisasi ini, kami ingin membangun komitmen bersama seluruh lintas sektor agar upaya pencegahan dan pengendalian penyakit dapat berjalan lebih optimal. Permasalahan kesehatan tidak dapat diselesaikan oleh sektor kesehatan saja, tetapi membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari seluruh elemen pemerintah maupun masyarakat,” ujar Nurlita.
Ia menjelaskan, kegiatan tersebut juga bertujuan menyamakan persepsi seluruh peserta terkait kebijakan, strategi, dan program P2P agar pelaksanaannya di lapangan berjalan selaras.
Selain itu, forum tersebut menjadi wadah memperkuat koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antarinstansi, fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi profesi, serta berbagai mitra pembangunan kesehatan.
Menurut Nurlita, sosialisasi terhadap kebijakan dan pedoman terbaru juga menjadi bagian penting agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan program pencegahan dan pengendalian penyakit.
“Kami juga mendorong keterlibatan aktif pemerintah, sektor swasta, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat dalam mendukung seluruh program P2P. Dengan kolaborasi yang kuat, berbagai tantangan di lapangan dapat diidentifikasi bersama dan disusun langkah tindak lanjut yang tepat,” katanya.
Lebih lanjut, Nurlita menegaskan penguatan sistem surveilans, deteksi dini, respons cepat terhadap kejadian penyakit, promosi kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Konawe Selatan.
Ia berharap, melalui sinergi lintas sektor yang semakin solid, pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian penyakit dapat berlangsung lebih efektif, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring hingga evaluasi, sehingga mampu mewujudkan masyarakat Konawe Selatan yang lebih sehat dan berkualitas.
