NASIONAL, Lensainformasi.com – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Aceh menggelar kegiatan “Kajian Senin Kamis” bertajuk Membedah Tren Potensi Radikalisme di Aceh sebagai bagian dari diseminasi hasil Survei Indeks Potensi Radikalisme (IPR) Provinsi Aceh Tahun 2025, di Bogor, Senin (18/5/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan peneliti, akademisi, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan untuk membahas perkembangan tren radikalisme, tantangan ruang digital, hingga strategi memperkuat ketahanan masyarakat terhadap paham intoleransi dan ekstremisme berbasis kekerasan.
Peneliti FKPT Aceh, Rizkika Lhena Darwin menjelaskan, survei dilakukan di lima wilayah penelitian di Aceh menggunakan metode kuantitatif melalui wawancara langsung terhadap responden.
“Hasil survei menunjukkan Indeks Potensi Radikalisme Provinsi Aceh Tahun 2025 berada pada angka 15,3 persen dan mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, dimensi sikap menjadi indikator tertinggi dengan angka 32,4 persen, sementara dimensi tindakan berada pada angka terendah.
Temuan survei juga menunjukkan tingginya penetrasi internet di kalangan generasi muda, khususnya Generasi Z dan milenial, yang aktif mengakses sekaligus menyebarkan konten keagamaan melalui media sosial seperti TikTok, Instagram, YouTube, dan Facebook.
Meski demikian, mayoritas responden mengaku masih memperoleh informasi keagamaan dari pemuka agama di lingkungan tempat tinggal mereka.
“Ini menjadi poin penting bagi BNPT dan FKPT dalam melakukan edukasi. Selain memanfaatkan media digital sebagai sarana edukasi, juga perlu melibatkan pemuka agama di tingkat akar rumput,” jelas Rizkika.
Sementara itu, narasumber nasional, Lilik Purwandi menyebut tren penurunan indeks radikalisme di Aceh selama periode 2020–2025 merupakan capaian positif hasil kolaborasi pemerintah, FKPT, aparat keamanan, akademisi, dan masyarakat dalam membangun kontra narasi terhadap intoleransi dan radikalisme.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa tantangan penyebaran paham radikal kini semakin kompleks melalui ruang digital, termasuk lewat gim daring, media sosial, hingga konten berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Menurutnya, kelompok yang rentan terpapar radikalisme saat ini mencakup perempuan, generasi muda, masyarakat urban, serta netizen aktif yang intens mengonsumsi dan menyebarkan konten di internet.
“Mereka cukup rentan terhadap paparan paham radikalisme karena konten terkait kekerasan dan radikalisme sangat mudah ditemukan di berbagai platform internet,” katanya.
Diskusi juga menyoroti pentingnya penguatan ketahanan keluarga, moderasi beragama, literasi digital, serta pelestarian kearifan lokal sebagai benteng utama mencegah penyebaran radikalisme.
Selain itu, penguatan pengawasan penggunaan internet terhadap anak-anak, edukasi di lingkungan sekolah dan pesantren, serta penguatan narasi Islam Rahmatan Lil Alamin dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan masyarakat Aceh terhadap pengaruh ekstremisme.
Pada penutupan kegiatan, Subkoordinator Penelitian dan Pengkajian BNPT, Teuku Fauzansyah mengapresiasi tren penurunan indeks potensi radikalisme di Aceh yang disebut lebih tinggi dibanding rata-rata penurunan nasional.
Meski demikian, ia menegaskan seluruh pihak harus tetap meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat upaya pencegahan agar angka indeks terus menurun hingga berada di bawah rata-rata nasional.
BNPT juga mendorong Pemerintah Aceh untuk segera menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Ekstremisme (RAD-PE) sebagai bentuk penguatan kebijakan pencegahan di tingkat daerah.
